RSS

Rumah Negara, milik siapa?

04 Apr

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, istilah Rumah Negara adalah adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah Negara atau lebih sering dikenal dengan sebutan Rumah Dinas adalah bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh Pejabat dan/atau Pegawai Negeri untuk dalam jangka waktu kedinasan tertentu. Mengapa saya sebutkan jangka waktu kedinasan tertentu? Hal ini disebabkan karena rumah dinas melekat pada jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Tentu saja ketika jabatan itu hilang maka status penggunaan Rumah Dinasnya juga akan hilang atau dicabut. Dalam hal lain juga bermaksud bahwa waktu kedinasan tetap tetapi peruntukkan Rumah Dinas tersebut tidak memenuhi kriteria sehingga menyebabkan Pejabat dan/atau Pegawai Negeri tersebut harus mengalihkan penggunaan Rumah Dinasnya. Misalnya : seorang pelaksana yang kemudian diangkat menjadi Pejabat Eselon IV, sudah tidak layak lagi menghuni Rumah Dinas Tipe E, maka ia harus mengalihkan status rumah dinasnnya untuk mendapatkan Rumah Dinas Tipe D. Tentu saja hal ini harus diimbangi dengan ketersediaan Rumah Dinas yang ada.

Rumah Negara sesungguhnya berbeda istilahnya dengan Rumah Dinas, ini hanya karena penggolongan Rumah Negaranya saja:

  1. Rumah Negara Golongan I atau dikenal dengan istilah Rumah Jabatan adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
  2. Rumah Negara Golongan II atau dikenal dengan istilah Rumah Dinas adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
  3. Rumah Negara Golongan III atau dikenal dengan istilah Rumah Dinas yang dapat dibeli adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Rumah dinas ini ada dalam kewenangan pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum/KIMPRASWIL

Sedangkan berkaitan dengan Standar Tipe / Ukuran Rumah Negara, adalah sebagai berikut :

  1. Tipe A / 250 m2, Peruntukan Pejabat eselon I
  2. Tipe B / 120 m2, Peruntukan Pejabat eselon II
  3. Tipe C / 70 m2, Peruntukan Pejabat eselon III
  4. Tipe D / 50 m2, Peruntukan Pejabat eselon IV
  5. Tipe E / 36 m2, Peruntukan Staf

Golongan Rumah Negara tidak berkaitan dengan tipenya, golongan rumah negara berkaitan dengan status kewenangannya, sedangkan tipe Rumah Negara berkaitan dengan luas yang diperuntukkan Pejabat dan/atau Pegawai Negara berdasarkan pangkatnya.

Ada beberapa ketentuan mengenai Rumah Negara yang harus diperhatikan oleh penggunanya:

  1. Untuk dapat menghuni rumah negara bagi pejabat /PNS harus memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP)
  2. SIP diberikan hanya kepada Pejabat/PNS yang masih Aktif bertugas.
  3. SIP diberikan oleh Pimpinan Instansi/Pejabat yang ditunjuk
  4. Calon Penghuni (Pejabat/PNS) mengajukan permohonan SIP dan Wajib menandatangani Surat Pernyataan Mematuhi ketentuan penghunian
  5. Penghuni berkewajiban membayar Sewa Rumah Negara, dengan Rumusan Nilai Sewa Rumah Negara, sebagai berikut:
  6. Masa Berlakunya SIP Rumah Negara Gol II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah evaluasi oleh pejabat eselon I dilingkungan masing-masing.
  7. Suami – Istri yang status keduanya PNS hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Negara, kecuali Suami – Istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
  8. PNS yang pindah tugas dan menempati rumah negara tidak dapat menghuni rumah negara lainnya, kecuali Rumah Negara Golongan I sesuai dengan tingkat jabatannya.
  9. PNS yang telah memperoleh Rumah Negara Gol III dapat menghuni Rumah Negara Golongan I
  10. Pengosongan Rumah Negara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pencabutan SIP

Perlu diingat bahwa Rumah Negara adalah milik negara bukan milik perseorangan, ada ketentuan perundang-undangan untuk pengalihstatusannya. Untuk pensiunan pegawai negeri tentulah sangat jelas bahwa jabatan yang melekat padanya telah hilang, maka yang masih menempati Rumah Negara harus ditertibkan. Rumah Negara tersebut harus diserahkan kembali ke Kuasa Pengguna Anggaran agar dapat diperuntukkan kepada Pejabat dan/atau Pegawai Negara yang masih aktif dan berhak atas Rumah Negara dimaksud.

Ketentuan Perundang-undangan mengenai Rumah Negara:

UU No. 72 Tahun 1957

PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

PP 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Perpres 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No 373KPTS2001 Tentang Sewa Rumah Negara

PMK 138 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara

 

 
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: