RSS

Sekilas tentang BMN

09 Mar

Barang Milik Negara (BMN) atau yang lebih dikenal dengan sebutan barang inventaris yang digunakan untuk tujuan kedinasan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khalayak umum biasa melihat BMN sebagai barang yang sudah usang baik rumah, kendaraan maupun barang lainnya. Hal ini disebabkan karena dulu tidak ada pengeloaan BMN yang baik. Belanja barang (MAK 52), belanja modal (MAK 53) maupun belanja lain-lain (MAK99) yang membentuk BMN tidak tercatat dengan baik dikarenakan saat itu indonesia masih menggunakan pencatatan single entry untuk sintem akuntansi pemerintahannya. Setelah pemerintah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan baru dengan menggunakan pendekatan cash toward accrual dengan pencatatan double entry barulah sedikit demi sedikit pemerintah melakukan pembenahan laporan keuangannya dan laporan barangnya. Khusus untuk barang pemerintah melakukan penertiban BMN agar dapat melakukan monitoring dan manajemen BMN dengan baik.

BMN yang sudah tak layak seperti yang ada pada kantor pemerintahan seharusnya dapat dikelola. Satuan kerja dapat mengajukan permohonan penghapusan untuk BMN yang sudah tidak layak pakai, sedangkan BMN yang masih baik dan rusak ringan masih bisa digunakan untuk menunjang tugas kedinasan.Sekarang ini pemerintah melakukan monitoring atas aset yang digunakan oleh para satuan kerja baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka satuan kerja baik di pusat maupun di daerah dapat bekerja lebih optimal untuk menggunakan BMN tersebut.

Barang Milik Negara yang berada dalam satuan kerja pemerintah pusat di pusat maupun di daerah mempunyai beragam bentuk dan jenisnya. Untuk satuan kerja biasa bagian pelayanan masayarakat biasanya bisa memiliki BMN minimal 20 jenis. Untuk satker dengan kewenangan khusus misalnya pertahanan dan keamanan maupun kesehatan biasanya memiliki jenis dan bentuk BMN yang lebih variatif. Kondisi ini mengakibatkan perlu adanya kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) agar pencatatannya dapat dilakukan dengan mudah dan lebih jauhnya agar proses manajemen pengelolaan BMN tersebut dapat dimonitor dengan baik dan benar. Baik dalam artinya tertata rapi hingga dapat dimonitor dengan cepat dan benar yang berarti sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini membuat pemerintah harus membuat standar kodifikasi barang yang kemudian dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Pada tahun 2004 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan LKPP mempunyai saldo modal/ekuitas dana negatif yang berarti kewajiban jauh lebih banyak dari pada asetnya. Dalam akuntansi komersil, kondisi tersebut merupakan tanda bahwa perusahaan akan kolaps atau bangrut. Setelah ditinjau lebih jauh hal itu dikarenakan nilai yang tertera pada aset kebanyakan adalah nilai perolehan bukan nilai wajar dan masih banyak BMN yang belum tercatat. Untuk itu pemerintah pusat melalui DJKN melakukan Inventarisasi dan Penilaian serta Penertiban BMN yang dilakukan mulai tahun 2007 hingga berakhir dipertengahan tahun 2010. Saat ini posisi pemerintah melalui DJKN sebagai pengelola barang akan melakukan monitoring dan membantu satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) dalam melakukan manajemen barangnya.

Agung Iman Setyawan

Pelaksana Seksi PKN KPKNL Sorong

Lampiran:

PP No.6 Tahun 2006

PP No. 38 Tahun 2008

PMK No. 96 tahun 2007

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran I)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran II)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran IIA)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran III)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran IV)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran V)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran VI)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran VII)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran VIII)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran IX)

PMK No. 96 tahun 2007 (Lampiran X)

PMK No. 97 tahun 2007

 
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: